denisto perkasa triatmayanto

Hambatan Hukum dalam Penegakan Kasus Pelanggaran HAM Berat Abstrak Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat merupakan tindakan yang melanggar martabat manusia secara mendasar, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur penyelesaian kasus HAM berat, termasuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, praktik penegakannya masih menghadapi berbagai hambatan. Artikel ini menguraikan persoalan utama dalam proses hukum kasus HAM berat di Indonesia, meliputi kendala struktural, politik, pembuktian, serta refleksi penulis mengenai pentingnya kesadaran masyarakat dalam mendukung keadilan. Tujuannya adalah membangun pemahaman kritis sekaligus menumbuhkan sikap empatik dan tanggung jawab moral terhadap pemajuan HAM. Kata Kunci: HAM, penegakan hukum, pelanggaran HAM berat, keadilan, refleksi. Pendahuluan Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setia...

Hak Mahasiswa atas Akses Beasiswa dan Pemerataan Kesempatan Belajar Abstrak Artikel ini membahas refleksi kritis mengenai hak warga negara—khususnya mahasiswa—dalam memperoleh akses beasiswa dan pemerataan kesempatan belajar. Dalam kerangka konstitusi Indonesia, hak atas pendidikan dijamin sebagai bagian dari hak warga negara yang fundamental. Namun, dalam praktiknya, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kualitas distribusi layanan pendidikan masih menjadi tantangan yang signifikan. Artikel ini meninjau persoalan tersebut melalui analisis sederhana berbasis materi pembelajaran tentang hak warga negara, dilengkapi literatur pendidikan, serta refleksi penulis sebagai mahasiswa. Tujuannya adalah menggugah kesadaran akan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan partisipasi aktif mahasiswa dalam memperjuangkan haknya. Kata Kunci: hak warga negara, mahasiswa, beasiswa, pemerataan pendidikan, kesetaraan. Pendahuluan Hak warga negara dalam bidang pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan na...

 Judul Tugas Studi Pustaka tentang Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 dan Literatur Ilmiah Nama: Denisto Perkasa Triatmayanto Kode Peserta: E08 Pendahuluan Sistem pemerintahan Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Kajian mengenai sistem pemerintahan penting dilakukan untuk memahami bagaimana kekuasaan negara dijalankan, dibatasi, dan diawasi agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Studi pustaka ini bertujuan untuk: 1. mengidentifikasi ketentuan UUD 1945 yang mengatur sistem pemerintahan; 2. meninjau literatur ilmiah yang membahas praktik dan teori sistem pemerintahan Indonesia; dan 3. menghasilkan sintesis yang menggambarkan hubungan antara norma konstitusi dan analisis ilmiah. Ringkasan UUD 1945 (Kutipan dan Penjelasan Pasal-Pasal Terkait) 1. Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Und...